Texts
Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Otonomi Daerah, yang pada prinsipnya adalah aplikasi dari konsep desentralisasi, kini tidak lagi sekadar menjadi wacana yang menarik, tetapi sudah menjadi tekad Bangsa kita untuk mewujudkannya. Tetapi, ada kendala yang amat nyata dalam pelaksanaannya, karena tidak ada kesamaan persepsi dalam memandang proses desentralisasi itu sendiri. Sebabnya adalah karena begitu banyak perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mesti dipahami dalam waktu yang sedemikian singkat.
Persis pada titik inilah letak kelebihan buku ini, karena mampu merangkai kembali berbagai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas.
Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, karena disajikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pemerintahan daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga penyelenggaraan negara yang bebas KKN.
2024364 | 352,28 BRA o 2002 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain